Nusa Dua, BALI – Indonesia berhasil mengusulkan prakarsa untuk mengembangkan perdagangan produk-produk unggulan seperti CPO, karet, dan rotan yang berkontribusi tidak hanya terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, tetapi yang akan juga mendorong pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Prakarsa ini telah disepakati oleh para Menteri Perdagangan APEC dalam pertemuannya pada 4-5 Oktober 2013 dan akan direfleksikan secara umum dalam Deklarasi Pemimpin APEC.
“Apa yang kita usulkan dan diterima oleh Ekonomi APEC untuk dikembangkan lebih lanjut adalah sebuah konsep yang lebih besar dari sekadar menambahkan produk ke dalam APEC Environmental Goods List (EG List) yang berorientasi komersial. Prakarsa Indonesia ini juga akan memberi kontribusi bagi pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan karena masyarakat pedesaan merasakan langsung manfaat ekonominya,” jelas Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
Menurut Gita, di tengah kesibukannya menghadiri APEC CEO Summit sebagai salah satu panelis, pendekatan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif dalam prakarsa ini sangat sejalan dengan aspirasi yang dibawakan Indonesia di berbagai forum, yaitu pentingnya memberikan perhatian khusus pada masalah kesenjangan pembangunan yang dihadapi oleh ekonomi berkembang. Prakarsa ini juga sejalan dengan tema dan prioritas APEC tahun ini yang secara tidak langsung hendak membawa kerja sama APEC kembali ke “khitah” Deklarasi Bogor 1994.
“Bila Deklarasi Bogor tahun 1994 dipelajari dengan seksama, maka semangat yang divisualisasikan oleh para Pemimpin APEC pada saat itu adalah sebuah kawasan Asia-Pasifik yang bebas dan terbuka dalam hal perdagangan dan investasi, tetapi juga kawasan yang mengedepankan pemerataan keadilan,” imbuh Gita.
Berdasarkan sudut pandang ini, maka Indonesia mengajukan proposal yang ternyata cukup menarik sehingga Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Papua Nugini (PNG) langsung menyatakan diri menjadi co-sponsor. Kerangka waktu yang ditargetkan bagi prakarsa ini akan sama dengan APEC EG List, yakni pada tahun 2015.
Prakarsa Indonesia ini dapat dikatakan baru pertama ditelurkan dalam forum APEC karena mengkombinasikan pendekatan liberalisasi dengan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, akan disusun Term of Reference bersama oleh pemrakarsa dan co-sponsor untuk memulai sebuah analisis guna menjabarkan lebih lanjut parameter yang diusulkan (sustainable, inclusive, rural development, poverty alleviation) untuk menyaring produk-produk yang ditargetkan.
Selain RRT dan PNG, beberapa ekonomi APEC lainnya juga menunjukkan minatnya untuk bekerjasama dengan Indonesia membangun dan menjalankan prakarsa ini. Malaysia, misalnya, berminat untuk bergabung sebagai sesama penghasil CPO. Sementara itu Peru juga mengindikasikan keinginannya untuk segera bergabung karena ingin memajukan produk organik yang banyak dikembangkan di pedesaan. (*)
